Membedah SEMA 10/2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum di Peradilan Umum

Tanggal 20 Agustus 2010 Mahkamah Agung RI mengeluarkan
  1. Surat Edaran No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berikut
Untuk merespon SEMA tersebut, Pusat Bantuan Hukum PERADI mengadakan diskusi tentang SEMA tersebut pada 28 September 2010 dan sekaligus juga menjaring masukan terhadap upaya MA untuk mengakselerasi pendirian Pos Bantuan Hukum di Pengadilan. Diskusi tersebut diadakan di Perpustakaan Daniel S. Lev dan dibatasi pada diskusi terhadap Lampiran A SEMA tersebut.

Acara diskusi tersebut dihadiri oleh Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI yaitu
  1. Ahmad Fikri Assegaf
  2. Alexander Lay
  3. David Tobing, dan
  4. Soenardi Pardi
Para Mitra Kerja dan Advokat Pro-Bono Pusat Bantuan Hukum PERADI diantaranya
  1. Saiful Doena dari AusAID
  2. Rekan Ferry Firman Nurwahyu
  3. Rekan Tabrany Abby
  4. Rekan Nur Hariandhi
  5. Rekan M Irwan Nasution
  6. Rekan Imam Hadi Wibowo
  7. Rekan Bimo Prasetio
  8. Rekan Harry Ponto
  9. Rekan Bambang Siswanto Samuel, dan
  10. Konsultan Pusat Bantuan Hukum PERADI yaitu Shanti Kusumaningrum.

Diskusi tersebut dibuka dengan pemaparan dari Ketua Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI, Ahmad Fikri Assegaf yang difokuskan pada pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan dan juga peran dari Pusat Bantuan Hukum dalam penyediaan daftar Advokat Piket. Pak Fikri menyatakan bahwa kerangka kerjasama dengan Pengadilan dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum dapat dilakukan melalui kerjasama kelembagaan antara Pusat Bantuan Hukum PERADI dengan Pengadilan di seluruh Indonesia, selain itu Pak Fikri juga menekankan pentingnya . Untuk catatan Pusat Bantuan Hukum PERADI tentang SEMA tersebut dapat di unduh di sini.
Pak David Tobing juga menegaskan perlunya Pusat Bantuan Hukum PERADI untuk segera melakukan kerjasama, dan jika dipandang perlu, bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk persiapan pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan. Sementara Rekan Irwan Nasution yang datang dari Bandung menyatakan Pusat Bantuan Hukum PERADI agar tidak menekankan pada penggantian Biaya Jasa Advokat dalam pemberian bantuan hukum pro bono. Rekan Harry Ponto juga menekankan agar pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI secepatnya melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung untuk dapat meraih momentum dengan adanya SEMA tersebut.
---
Anggara
Pusat Bantuan Hukum - PERADI
Legal Aid Center - Indonesian Advocates Association
Puri Imperium Office Plaza UG 21
Jl. Kuningan Madya Kav 5 – 6
Jakarta Selatan 12980 - Indonesia
Phone/Fax (62-21) 83703156 - 57

Sumber : From: Anggara ; Subject: Membedah SEMA 10/2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum di Peradilan Umum ; To: pbh-peradi@yahoogroups.com Date: Thursday, September 30, 2010, 11:24 AM