Undangan Diskusi : Kontroversi Pelarangan Pengajuan PK Oleh Advokat Dalam Kasus Pidana

Talk! Hukumonline – Discussion
Belum hilang perdebatan tentang kewenangan jaksa mengajukan PK, kini muncul kontroversi baru. Berawal dari tidak diterimanya permohonan PK yang diajukan oleh pengacara Taswin Zein, terpidana kasus korupsi proyek peningkatan Pelatihan Pemagangan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat menerima permohonan PK Taswin Zein ini. Alasannya, pengajuan PK dilakukan oleh pengacara Taswin. Majelis hakim agung tingkat PK mengacu pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang tegas menyatakan bahwa yang berhak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Persoalan lain mengenai siapa yang bisa mengajukan peninjauan kembali juga sempat muncul dalam kasus Korupsi Ruislag Goro dengan terpidana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Meskipun sebagai terpidana Tommy berhak mengajukan peninjauan kembali, akan tetapi pada saat peninjauan kembali diajukan status Tommy adalah buron sehingga yang mengajukannya adalah kuasa hukumnya. Sekalipun Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut, namun sebuah Majelis Eksaminasi yang dibentuk dari kalangan organisasi non pemerintah (ORNOP) menilai bahwa berdasarkan (penafsiran) ketentuan Pasal 263 jo Pasal 265 ayat (2) jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung tertanggal 2 November 1984 nomor 4984/TU/84/3951/PID, permohonan peninjauan kembali yang diajukan bukan oleh terpidana sendiri adalah cacat hukum. Dari dua contoh kasus di atas akan muncul pertanyaan, siapa sajakah yang berhak mengajukan peninjauan kembali dalam kasus pidana? Hal apa yang menjadi dasar yuridis para advokat/kuasa hukum terpidana dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali? Dasar yuridis, sosiologis dan filosofis apakah yang melandasi Mahkamah Agung dalam memutuskan (menerima, tidak menerima atau menolak) permohonan peninjauan kembali? Sehubungan dengan hal tersebut, maka www.hukumonline.com bermaksud mengadakan Talk!hukumonline – Discussion:
“Kontroversi Pelarangan Pengajuan PK Oleh Advokat Dalam Kasus Pidana”

Hari/Tanggal:
Kamis, 25 Maret 2010
Waktu: 14.00 – 16.30
Tempat: Daniel S. Lev Library, Puri Imperium Office Plaza Unit – UG-16 Jakarta

Narasumber:
1. Krisna Harahap (Hakim Mahkamah Agung RI)
2. Luhut M. P. Pangaribuan (Advokat/Akademisi)

Info: Fisca Dahlia
Tel: (62-21) 8370 – 1827 (hunting)
Limited Seats Available – First In, First Served!



-->
LEMBAR KONFIRMASI KEHADIRAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .......................................................................................
Institusi/Jabatan : ......................................................................................
Alamat : ......................................................................................
No. Telp/Fax. : .......................................................................................
No. HP : .......................................................................................
E-mail : .......................................................................................
Menyatakan bersedia hadir dalam acara Talk! Hukumonline dengan topik “Kontroversi Pelarangan Pengajuan PK oleh Advokat dalam Kasus Pidana” yang akan diselenggarakan pada Kamis, 25 Maret 2010 bertempat di Daniel.S.Lev Library, Puri Imperium, Unit UG.16, Jakarta.
Jakarta, ..................... 2010
______________________
Catatan.
TEMPAT TERBATAS. Lembar konfirmasi kehadiran diharapkan sudah dapat kami terima via fax ke nomor (62-21) 8370 1826. up. Fisca Dahlia